DUMAI (DNN) – Kota Dumai kembali menjadi sorotan publik setelah maraknya aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat dan aktivis di sejumlah titik strategis, termasuk di area objek vital nasional seperti PT Pertamina RU II Dumai dan PT Pelindo Dumai. Aksi-aksi tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan sekaligus desakan terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani secara serius.
Gelombang demonstrasi ini tidak hanya menyoroti insiden ledakan di kawasan kilang Pertaminabeberapa waktu lalu, tetapi juga menyentuh isu-isu sosial yang lebih luas, termasuk buruknya infrastruktur kota dan masalah banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Dumai.
Selain menyuarakan tanggung jawab perusahaan berplat merah, massa dari berbagai aliansi masyarakat Dumai juga menyoroti dugaan pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas pelabuhan dan industri. Salah satu tuntutan utama mereka ialah agar PT Pelindo Dumai lebih transparan dan tanggap terhadap dampak lingkungan di sekitar kawasan operasinya.
Namun di sisi lain, pengamat sosial Dumai, Andi Irwandi, menilai bahwa maraknya aksi ini juga harus menjadi cermin bagi pemerintah kota. Menurutnya, Pemko Dumai tidak bisa lepas tangan, terutama dalam penanganan persoalan banjir yang hingga kini belum menemukan solusi permanen.
“Kalau bicara soal banjir dan kondisi sosial, itu tidak bisa hanya ditimpakan kepada perusahaan. Pemerintah kota punya peran utama dalam kebijakan tata ruang, drainase, dan pengawasan anggaran. Jangan-jangan selama ini anggaran besar sudah digelontorkan tapi hasilnya tidak terlihat, dan ini perlu juga dilakukan aksi unjuk rasa pada pemko dumai,”tegas Andi Irwandi saat dimintai tanggapan, Rabu (22/10).
Ia menambahkan bahwa aksi unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintah kota juga layak dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial. Sebab, menurutnya, persoalan banjir yang tak kunjung selesai telah menjadi momok tahunan yang merugikan masyarakat, sementara transparansi penggunaan anggaran untuk penanggulangan banjir masih minim diketahui publik.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat berharap agar gelombang aksi yang terjadi belakangan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi momentum untuk mendorong dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Mereka menilai, penyelesaian persoalan di Dumai membutuhkan pendekatan kolaboratif, bukan saling menyalahkan.
“Kota Dumai adalah kawasan strategis nasional dengan aktivitas industri dan pelabuhan yang padat. Semua pihak perlu duduk bersama, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi, bukan hanya orasi,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Aksi-aksi serupa disebut masih akan berlanjut dalam waktu dekat, dengan rencana konsolidasi lebih besar oleh berbagai elemen aktivis. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu-isu publik di Dumai, mulai dari keselamatan industri, pencemaran lingkungan, hingga akuntabilitas kebijakan pemerintah daerah.
Komentar