Dumai (DNN) — Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI) Kota Dumai, Khairul Kamal ST, akhirnya angkat suara terkait pemberitaan yang menyeret namanya dalam polemik pengalihan fasilitas umum (fasum) Komplek Yaktapena yang diduga dijadikan lokasi kantor Koperasi Merah Putih. Khairul dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut bahwa namanya telah dicatut tanpa dasar.
“Saya bukan pengurus Koperasi Merah Putih, tidak pernah terlibat dalam proses pengalihan fasum, dan tidak punya kewenangan dalam menentukan penggunaan lahan itu,” tegas Khairul.
Khairul menyayangkan pemberitaan sebelumnya yang menyebut dirinya seolah-olah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pemindahan fungsi fasum menjadi bangunan kantor koperasi. Ia menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak pernah meminta klarifikasi dan berpotensi menyesatkan publik.
“Pemberitaan itu membuat saya seolah menjadi pihak yang mengatur semuanya. Padahal tidak ada satu pun proses itu yang melibatkan saya. Tidak pernah ada wawancara, tidak pernah ada check and recheck. Ini merugikan nama baik saya dan membuat keresahan di lingkungan tempat tinggal,” ungkapnya.
Menurut penjelasan Khairul, lokasi yang digunakan koperasi merupakan lahan kosong milik Pemerintah Kota Dumai yang dipinjamkan. Ia tidak tahu menahu tentang proses izin, pemetaan lokasi, ataupun rencana pembangunan, karena semua itu adalah urusan internal pihak koperasi.
“Kalau mereka meminjam lahan ke Pemko, itu urusan mereka. Saya tidak pernah dilibatkan. Saya tidak pernah duduk dalam struktur koperasi dan tidak pernah memberi rekomendasi apa pun,” tambahnya.
Di tengah penolakan warga Komplek Yaktapena terhadap rencana pendirian kantor koperasi di lahan fasum, Khairul justru mendorong agar Pemerintah Kota Dumai segera memperjelas legalitas dan status tanah tersebut.
Menurutnya, transparansi Pemko sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Warga berhak mendapatkan kejelasan. Pemko harus terbuka apakah lahan itu benar fasum atau bukan, serta bagaimana dasar peminjamannya. Jangan sampai isu simpang siur membuat masyarakat saling curiga,” ujarnya.
Menanggapi pemberitaan yang menuding dirinya, Khairul mengingatkan pentingnya menjaga integritas media dan prinsip cover both sides dalam setiap laporan.
“Media harus menulis berdasarkan fakta, bukan asumsi. Jika ada nama yang disebut, wajib dikonfirmasi. Jangan sampai publik disuguhi informasi yang belum diverifikasi,” katanya.
Khairul menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap lahan fasum ataupun koperasi tersebut. Ia berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak terbukti dan tetap fokus pada fakta sebenarnya.
“Saya tidak punya bisnis, tidak punya proyek, dan tidak punya hubungan apa pun dengan koperasi itu. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk ikut campur,” tegasnya menutup pernyataan.
Penulis : Yusuf
Komentar