DUMAI (DNN) – Jika dilihat secara geografis, Dumai dan Cilegon sama-sama memiliki pelabuhan bertaraf internasional dan menjadi simpul perdagangan penting. Namun secara infrastruktur dan tata kelola, perbedaannya cukup mencolok.
Cilegon telah lama dikenal sebagai kota industri berat dengan jaringan logistik yang terhubung langsung ke Jawa dan kawasan industri nasional. Sementara Dumai, meski menjadi pusat ekspor minyak sawit dan pelabuhan vital bagi Provinsi Riau, masih tertinggal dalam hal konektivitas, infrastruktur dasar, dan tata ruang industri terpadu.
“Lokasi strategis saja tidak cukup. Pemerintah pusat melihat kesiapan lahan, sistem tata ruang, serta konektivitas antarmoda. Di sinilah Dumai belum bisa menandingi Cilegon,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Riau Andi Irwandi ,Minggu (12/10) terkait Menteri PU Fokus kembangkan 50 Kota Prioritas .
Kinerja Pemko Dipertanyakan: Banjir Rob Tak Kunjung Tuntas
Masalah utama yang terus membayangi Dumai adalah banjir rob dan genangan akibat pasang air laut yang hampir setiap tahun melumpuhkan aktivitas warga. Meski pemerintah kota telah berulang kali menjanjikan penanganan melalui pembangunan tanggul dan pompa air, kenyataannya, banjir masih menjadi momok permanen bagi warga Dumai.
“Setiap hujan dan air pasang, kami cemas. Rumah terendam, jalan lumpuh, tapi janji solusi tak kunjung nyata. Bagaimana Dumai mau disebut kota prioritas kalau masalah dasar saja tak tuntas?” kata Syaiful, warga Kelurahan Pangkalan Sesai, kepada wartawan.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola dan prioritas kebijakan daerah. Anggaran pembangunan lebih banyak terserap untuk penanganan darurat ketimbang proyek strategis jangka panjang. Alhasil, daya tarik investasi menurun, dan Dumai terkesan tidak siap menjadi kota industri terintegrasi di mata pemerintah pusat.
Tantangan dan Kegagalan Manajerial
Selain persoalan banjir, Dumai juga dinilai belum memiliki dokumen rencana investasi dan kawasan industri yang matang, seperti yang dimiliki Cilegon atau Morowali. Pemerintah pusat biasanya menetapkan kota prioritas berdasarkan kesiapan administrasi, rencana tata ruang, dan kejelasan arah investasi. Dalam hal ini, Pemko Dumai dinilai lambat dan kurang agresif memperjuangkan kepentingan daerahnya ke pemerintah pusat.
“Pemko seharusnya proaktif. Jangan hanya menunggu perhatian dari pusat, tapi buat proposal proyek konkret dan rencana mitigasi yang terukur. Selama itu tidak dilakukan, Dumai akan terus terpinggirkan,” tambah pengamat tersebut.
Desakan Publik: Jangan Hanya Jargon, Buktikan Kinerja!
Masyarakat Dumai kini berharap agar pemerintah kota melakukan introspeksi serius. Program penanganan banjir, penguatan infrastruktur pelabuhan, dan pembentukan kawasan industri harus menjadi prioritas nyata — bukan sekadar janji politik yang diulang setiap musim hujan.
“Jangan sampai perubahan jabatan dan rotasi pejabat di Pemko hanya bagi-bagi kursi, bukan untuk memperbaiki kinerja. Kami ingin lihat aksi, bukan wacana,” tegas salah satu tokoh masyarakat Dumai dalam keterangannya.
Dumai memiliki semua potensi untuk menjadi kota prioritas nasional — posisi strategis, pelabuhan internasional, dan peluang ekonomi lintas negara. Namun potensi itu akan terus menjadi “teori” selama pemerintah kota gagal menunjukkan kesiapan infrastruktur dan perencanaan matang.
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan mendorong kesadaran bahwa kota yang strategis seharusnya tak dibiarkan terjebak dalam banjir dan janji. Jika Pemko tidak segera berbenah dan membuktikan kerja nyata, maka Dumai akan tetap menjadi “kota pelabuhan yang tenggelam di tengah peluang besar”.
Mungkin hal ini yang menjadi isu central kota Dumai tidak masuk skala prioritas Kementerian Pusat PU atas fokus utama untuk mengembangkn daerah sebagai ikon pembangunan sesuai intruksi presiden Prabowo Subianto.
Komentar