DUMAI (DNN) – Situasi panas tengah melingkupi dinamika pemerintahan Kota Dumai. Ketua Lingkar Pemuda Pemudi Dumai (LPPD) Kota Dumai, Agung Gumilang, dikabarkan mendapat teror setelah secara terbuka mengkritisi dan membuka dugaan praktik korupsi di tubuh Pemerintah Kota Dumai, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Agung menegaskan bahwa langkahnya bukan untuk menghambat pembangunan atau menentang program pemerintah, melainkan justru untuk menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan secara transparan dan sesuai aturan. Salah satu sorotan utamanya adalah proyek pembebasan lahan bantaran sungai yang menggunakan dana masyarakat, namun diduga kuat diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu di lingkungan Pemko Dumai.
“Saya bukan menolak program pengendalian banjir rob, itu program bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi yang saya kritik adalah penyalahgunaan anggaran dan praktik tidak transparan dalam pembebasan lahan bantaran sungai. Uang masyarakat jangan dijadikan bancakan,” tegas Agung.
Meski mendapat tekanan dan teror dari pihak-pihak tak bertanggung jawab, Agung menegaskan bahwa dirinya tidak takut dan tidak akan mundur selangkah pun. Ia menilai teror tersebut merupakan bentuk upaya membungkam suara kritis pemuda yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
“Selama saya berdiri di atas kebenaran dan membela kepentingan publik, saya tidak akan gentar. Saya tahu apa yang saya perjuangkan ini benar,” ujarnya.
Agung juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya mencoba menggiring opini publik seolah dirinya tidak mendukung program Pemko Dumai. Ia menyebut pemberitaan semacam itu tidak memahami konteks perjuangannya dan hanya berupaya membentuk citra negatif terhadap dirinya.
“Saya kira itu bentuk pembusukan opini. Mereka mencoba menggiring publik agar saya dianggap anti-pemerintah, padahal yang saya perjuangkan adalah agar kebijakan publik bersih dari praktik korupsi,” tegasnya lagi.
Dukungan terhadap Agung datang dari berbagai kalangan masyarakat Dumai yang menilai keberaniannya merupakan contoh nyata pemuda yang kritis, idealis, dan berintegritas. Banyak pihak menilai bahwa tindakan Agung adalah bagian dari tanggung jawab sosial sebagai agent of change dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Dalam waktu dekat, Agung menyampaikan bahwa dirinya bersama tim akan segera membawa kasus dugaan penyimpangan anggaran tersebut ke Jakarta untuk dilaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Ia berharap lembaga anti-rasuah itu dapat turun tangan untuk memeriksa indikasi penyalahgunaan dana dalam proyek strategis pengendalian banjir di Dumai.
“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti dan akan segera berkoordinasi dengan KPK. Ini bukan soal politik atau kepentingan pribadi, tapi soal keberanian menegakkan kebenaran demi rakyat Dumai,” tutupnya.
Langkah Agung Gumilang ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa fungsi kontrol sosial dan partisipasi publik masih hidup di tengah masyarakat. Namun, teror dan upaya pembungkaman terhadap suara kritis seperti ini menjadi peringatan bahwa transparansi dan akuntabilitas di tubuh Pemko Dumai masih jauh dari harapan.
Penulis : Yusuf
Komentar