Jakarta (DNN) – Polemik dugaan praktik jual beli jam penerbangan “prime time” di maskapai pelat merah Garuda Indonesia terus menuai sorotan. Setelah manajemen Garuda membantah tudingan tersebut, kini giliran praktisi ekonomi dan sosial yang angkat bicara.
Menurut pengamat ekonomi publik Andi Irwandi, praktik semacam itu – apabila benar terjadi – tidak hanya merugikan konsumen, melainkan juga berpotensi menimbulkan kerugian negara, mengingat Garuda Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harusnya menjadi pilar layanan publik sekaligus penyumbang pemasukan bagi negara.
“Kalau benar ada transaksi jual beli slot penerbangan dengan nilai miliaran, ini bukan sekadar masalah bisnis. Ini menyangkut keuangan negara karena Garuda adalah BUMN. Maka, potensi kerugian negara jelas ada dan aparat penegak hukum (APH) tidak boleh diam,” tegas seorang praktisi ekonomi yang juga aktivis sosial nasional, Selasa (7/10/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan jadwal penerbangan harus menjadi prioritas, mengingat masyarakat sangat bergantung pada layanan Garuda untuk rute-rute tertentu. Apabila ada oknum yang memperjualbelikan jam terbang favorit, hal itu jelas mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan pribadi.
Praktisi sosial menambahkan, masalah ini juga erat kaitannya dengan keadilan sosial. “Rakyat kecil yang butuh akses transportasi udara pada jam-jam tertentu justru dirugikan. Jika benar ada mafia slot penerbangan, maka yang diuntungkan hanyalah segelintir pihak, sementara masyarakat luas dirugikan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto yang saat ini gencar melakukan langkah bersih-bersih terhadap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara, untuk memberikan perhatian serius terhadap isu ini.
“Kami percaya Presiden Prabowo berkomitmen menegakkan tata kelola BUMN yang bersih. Dugaan ini harus menjadi pintu masuk untuk membenahi manajemen maskapai pelat merah, dan bila terbukti, pelaku harus ditindak tegas,” tutupnya.
Saat ini publik menunggu tindak lanjut dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan aparat penegak hukum terkait dugaan jual beli slot penerbangan Garuda yang dituding bernilai miliaran rupiah.
Komentar