DUMAI (DNN) – Polemik tata kelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kota Dumai yang belakangan memicu aksi demonstrasi dari Aliansi Advokasi Koperasi Jasa TKBM Riau (AAKJ-TKBM Riau) terus menjadi perhatian publik. Menyikapi beredarnya potongan video yang menampilkan pernyataan Wali Kota Dumai, Paisal, SKM., MARS, sejumlah tokoh masyarakat meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa memahami konteks peristiwa secara utuh.
Direktur YLBH MAPAN (Masyarakat Pancasila Nusantara) yang juga merupakan tokoh pemuda Kota Dumai menilai bahwa pernyataan yang disampaikan Wali Kota Dumai saat berada di tengah massa aksi harus dipahami sebagai bentuk luapan kekecewaan terhadap belum terselesaikannya konflik yang telah berlangsung cukup lama dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta keamanan masyarakat.
Menurutnya, Wali Kota Dumai selama ini justru berupaya mengambil peran sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab dalam menjaga kondusivitas daerah serta mendorong penyelesaian polemik TKBM secara adil dan bermartabat.
“Masyarakat harus melihat peristiwa ini secara utuh. Jangan hanya berpatokan pada beberapa detik potongan video yang beredar. Kami meyakini bahwa apa yang disampaikan Wali Kota Dumai merupakan ekspresi kekecewaan terhadap lambannya respons para pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan polemik yang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa selama beberapa waktu terakhir Pemerintah Kota Dumai telah menerima berbagai keluhan dari kelompok-kelompok TKBM yang merasa belum mendapatkan kepastian penyelesaian atas persoalan yang terjadi di pelabuhan. Dalam kondisi tersebut, kepala daerah berada pada posisi yang sulit karena harus menjaga ketertiban umum sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa publik tidak boleh mengartikan secara harfiah ungkapan emosional yang muncul dalam suasana demonstrasi sebagai sebuah ajakan ataupun keinginan nyata untuk melakukan tindakan melawan hukum.
“Secara logika dan kapasitas beliau sebagai kepala daerah, tentu tidak mungkin ada niat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ungkapan yang muncul harus dipahami sebagai bahasa kekecewaan atas belum adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam penyelesaian konflik yang berlarut-larut,” tambahnya.
Direktur YLBH MAPAN juga menyoroti pentingnya peran seluruh instansi terkait dalam menjaga komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Dumai, mengingat konflik TKBM telah menjadi isu yang menyentuh aspek ekonomi, ketenagakerjaan, dan keamanan daerah.
Menurutnya, setiap pihak yang memiliki kewenangan harus membuka ruang dialog yang konstruktif agar polemik tidak berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan media massa untuk tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik dengan menyajikan informasi secara utuh, tidak parsial, serta memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Media memiliki peran strategis dalam menjaga suasana tetap kondusif. Karena itu, pemberitaan harus mengedepankan asas cover both sides sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan objektif, bukan sekadar potongan-potongan narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.
YLBH MAPAN mengajak seluruh elemen masyarakat, kelompok TKBM, pemerintah daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah solusi dan komunikasi yang baik, bukan saling menyalahkan. Kota Dumai membutuhkan stabilitas, persatuan, dan penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Mari kita jaga bersama kondusivitas daerah dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dipahami secara utuh,” tutupnya.
(Rilis Pers)
Direktur YLBH MAPAN (Masyarakat Pancasila Nusantara)
Tokoh Pemuda Kota Dumai
Komentar