DUMAI, Dumainews – Gelombang protes masyarakat Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah aksi damai yang digelar pada awal Juli 2026 belum menghasilkan kesepakatan yang dianggap memuaskan, Aliansi Masyarakat Purnama Bersuara (AMPB) memastikan akan kembali menggelar Aksi Damai Jilid II pada Senin, 27 Juli 2026.
Rencana aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Kapolresta Dumai melalui surat pemberitahuan tertanggal 23 Juli 2026, sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Menurut Koordinator Umum AMPB, Agus Toni, aksi jilid II merupakan lanjutan dari perjuangan masyarakat yang menilai belum adanya langkah nyata pemerintah maupun perusahaan dalam menjawab tuntutan terkait pemerataan manfaat program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami tidak sedang mencari konflik. Kami hanya meminta agar masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan industri juga memperoleh manfaat yang adil dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut,” ujar Agus Toni.
Aksi yang akan digelar pada 27 Juli bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Sebelumnya, masyarakat telah menempuh berbagai jalur penyampaian aspirasi.
Mulai dari penyampaian tuntutan kepada DPRD Kota Dumai pada Januari 2026, pelaksanaan Aksi Damai Jilid I pada 6 Juli 2026, hingga mengikuti mediasi bersama Pemerintah Kota Dumai, Camat Dumai Barat, unsur kepolisian, serta sejumlah perusahaan pada 13 Juli 2026.
Namun, menurut AMPB, berbagai forum tersebut belum menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian mengenai penyaluran dana CSR bagi masyarakat Kelurahan Purnama.
Kondisi tersebut akhirnya mendorong masyarakat kembali mengambil langkah aksi damai sebagai bentuk tekanan moral kepada para pemangku kepentingan.
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi, AMPB memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi damai yang dimulai pada Senin, 27 Juli 2026 pukul 07.30 WIB.
Titik aksi direncanakan berada di Simpang TPI Kelurahan Purnama, sedangkan titik kumpul massa berada di halaman Kantor Camat Dumai Barat.
Selain penyampaian orasi, aksi juga akan melibatkan mobil pengeras suara, spanduk, baliho, umbul-umbul, kendaraan roda dua maupun roda empat.
Persoalan yang menjadi inti tuntutan AMPB adalah penyaluran dana CSR perusahaan.
Masyarakat menilai keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kecamatan Sungai Sembilan seharusnya mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi warga sekitar.
Menurut mereka, berbagai persoalan seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, hingga kesehatan masih membutuhkan perhatian serius.
“Bukan berarti perusahaan tidak melaksanakan CSR, tetapi masyarakat mempertanyakan sejauh mana program tersebut benar-benar dirasakan oleh warga yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan,” kata salah seorang tokoh masyarakat yang ikut dalam persiapan aksi.
Dalam surat pemberitahuan aksi, AMPB juga menyampaikan rencana untuk tidak mengizinkan armada perusahaan melintasi Jalan Lintas Purnama selama aksi berlangsung.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah dan perusahaan memberikan perhatian serius terhadap tuntutan masyarakat.
Meski demikian, AMPB menyatakan aksi akan dilaksanakan secara damai dan tetap berada dalam koordinasi dengan aparat keamanan.
Pengamat kebijakan publik menilai persoalan CSR tidak dapat diselesaikan hanya melalui aksi demonstrasi.
Diperlukan transparansi mengenai besaran program CSR, mekanisme penyaluran, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mengambil peran sebagai fasilitator agar komunikasi antara masyarakat dan dunia usaha tidak berujung pada konflik berkepanjangan.
Aksi Damai Jilid II diperkirakan akan menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian luas di Kota Dumai.
Publik kini menunggu bagaimana respons Pemerintah Kota Dumai, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Sungai Sembilan, serta instansi terkait dalam menjawab tuntutan masyarakat.
Di tengah meningkatnya investasi di Kota Dumai, warga Purnama berharap pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari aktivitas industri dan lalu lintas logistik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan industri.
“Kami ingin pembangunan yang berkeadilan. Industri berkembang, masyarakat sekitar juga harus merasakan manfaatnya,” menjadi pesan yang terus digaungkan oleh Aliansi Masyarakat Purnama Bersuara menjelang pelaksanaan Aksi Damai Jilid II pada 27 Juli 2026. (em)
Komentar