DUMAI (DNN) — Aliansi Advokasi Koperasi Jasa TKBM Riau (AAKJ TKBM Riau) menggelar rapat konsolidasi internal pada Sabtu (9-5-2026) guna mematangkan rencana aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20-5-2026) mendatang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi hari pertama direncanakan akan melibatkan sedikitnya 400 massa aksi yang dikoordinir oleh 10 koordinator lapangan. Massa aksi akan bergerak menuju sejumlah titik strategis di Kota Dumai sebagai lokasi penyampaian aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah serta otoritas terkait.
Adapun lokasi yang menjadi tujuan aksi di antaranya kantor KSOP Kelas I Dumai, kantor DPRD Kota Dumai, serta sejumlah titik logistik krusial yang berkaitan langsung dengan aktivitas kepelabuhanan dan distribusi barang di Kota Dumai.
AAKJ TKBM Riau menilai hingga saat ini pemerintah maupun unsur legislatif belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan polemik tata kelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Dumai. Salah satu yang menjadi sorotan ialah status Surat Pemberitahuan KSOP Kelas I Dumai yang sejak 10 Februari 2026 disebut masih berada dalam kondisi status quo.
Selain itu, aliansi juga menyoroti adanya dugaan penafsiran sepihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 oleh kelompok tertentu yang dinilai dekat dengan otoritas pelabuhan, sehingga seolah-olah memiliki hak eksklusif atas aktivitas TKBM di Pelabuhan Dumai.
Menurut Afandi atau yang akrab disapa Bang Apeng selaku pembina AAKJ TKBM Riau, kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh salah satu koperasi TKBM untuk memperkuat dominasi di lapangan.
“Mereka mengklaim seolah memiliki hak eksklusif atas aktivitas kepelabuhanan di Dumai. Padahal rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat DPRD Kota Dumai dan status quo yang seharusnya menjadi dasar penataan bersama justru terkesan dikangkangi,” ujar Apeng usai rapat konsolidasi.
Ia menegaskan, aksi yang akan digelar bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk tekanan moral dan sosial agar pemerintah segera mengambil langkah nyata terhadap persoalan yang dinilai telah menimbulkan ketimpangan dalam persaingan usaha sektor TKBM.
“Ini bentuk kekecewaan kami terhadap sikap pemerintah dan legislatif yang terkesan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka akan muncul kesan bahwa negara kalah oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegas Paizal Dewan Penasehat AAKJ TKBM Riau.
AAKJ TKBM Riau juga memperingatkan bahwa eskalasi aksi akan terus ditingkatkan apabila pada hari pertama unjuk rasa tidak ada kepastian maupun langkah penyelesaian dari pihak terkait.
“Apabila pada hari pertama aksi, pihak KSOP dan DPRD tidak memberikan kepastian penyelesaian, maka kami akan mengambil sikap tegas terhadap mobilisasi logistik dan terus menambah jumlah massa aksi sampai terwujudnya persaingan usaha yang sehat (Anti Monopoli) di sektor TKBM Kota Dumai,” tegas Pai sapaan akrab nya.
Rencana aksi ini disebut sebagai upaya mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan terbuka bagi koperasi-koperasi TKBM eksisting di Kota Dumai, sekaligus menolak dugaan praktik monopoli yang dibungkus atas nama peraturan perundang-undangan dalam tata kelola tenaga kerja bongkar muat di kawasan pelabuhan Kota Dumai.
Komentar